Ahok Disebut protes plt oleh Kemendagri karena belum paham Pemendagri 74

AGEN POKER - Ahok melayangkan protes pada Kementrian Dalam Negeri  karena seorang plt tidak punya kuasa menandatangani APBD.Hal itu dikarenakan Kemendagri akan menunnjuk pejabat Eselon I sebagai penyelenggara tugas (plt) di berbagai provinsi karena kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti pilkada serentak 2017.Tidak terkecuali Ahok, Salah satu pejabat Eselon I itu akan menggantikan sementara Basuki Tjahja Purnama yang sedang cuti kampanye pilkada 2017,Memang masa cuti Ahok  bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2017.

Mengenai itu,Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Sumarsono,menyatakan semua sudah tidak ada masalah.Ahok,menurut nya semula belum memahami betul isi dari Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 berisi tentang cuti berada diluar tanggung negara bagi gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota,penetapan dan tugas-tugas plt.


"awalnya mungkin belum dipahami betul,setelah dipahami oleh beliau,beliau sangat welcome"
kata Soni Sumarsono Dirjen Otda Kemendagri tersebut.

Dia menjelaskan,sebelum APBD ditandatangani,seorang plt harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri "plt tidak bisa menandatangani APBD bila belum mendapatkan izin Mendagri.
Mendagri harus memberi persetujuan atau tidak setuju pada plt,jadi kewenangan dirtarik ke atas,plt tidak bisa tanda tangani secara individual.Harus melalui persetujuan Presiden melalui Mendagri" katanya.


Rencananya Ahok akan menyerahkan nota pemgantar tugas Plt.Di dalam nota pengantar itu,dijelaskan apa yang harus dikerjakan Plt,Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penunjukan Plt yang diumumkan resmi oleh Mendagri pada Rabu (26/10).

"Agar ada kesinambungan,plt tidak bisa membuat program yang menyimpang dari gubernur sebelumnya,justru harus menjembatani supaya nyambung" kata Soni

setelah nota pengantar diserah terimakan dengan plt,maka pembahasan RAPBD 2017 sudah di luar tanggung jawab Ahok.

"Namun tidak menutup kemungkinan tetap ada komunikasi dengan gubernur kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan dengan beliau. Karenakan beliau tetap gubernurnya," pungkasnya.